KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Karpeg adalah Kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Baik itu pegawai Pusat ataupun Pegawai Daerah dengan kata lain CPNS belum bisa memiliki Karpeg. Adapun tujuan dari  ditetapkannya Karpeg oleh pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa ia adalah benar-benar seorang PNS dan sekaligus data diri. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS dan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi PNS, maka Karpegnya dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi. Manfaat dari Karpeg adalah Kartu identitas yang berguna sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian serta kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan antara lain  :

  1. Kenaikan Pangkat
  2. Kenaikan Gaji Berkala
  3. Pensiun
  4. Dan lain lain

Adapun syarat untuk pembuatan Karpeg adalah sebagi berikut :

  1. SK CPNS (SK. Awal 80 %)
  2. SK Akhir
  3. Sertifikat Diklat Prajabatan
  4. Berita Acara Penyumpahan sebagai PNS
  5. DP3 2 Tahun Terakhir
  6. Pas Photo Ukuran 3 x 4 cm

Sumber hukum dasar penetapan Karpeg adalah Keputusan Kepala BAKN

Nomor: 01/KEP/1994 Tanggal 07 Januari 1994

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , | Tinggalkan komentar

Daftar Urutan Kepangkatan ( DUK )

Difinisi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) : Suatu Daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan:, Duk Juga Adalah salah satu bahan objektif untuk melaksnakan pembinaan karier PNS berdasarkan system karier dan system Prestasi Kerja, Oleh karena itu DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menurus

Pada setiap lembaga/institusi pasti ada daftar pegawai. Sesuai ketentuan, urutannya adalah tidak harus menempatkan kepala lembaga/institusi pada urutan teratas. Bagaimanakah pedoman untuk menata urutan daftar urut PNS?

Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :

  1. Pangkat
    PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
  2. Jabatan
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya.
  3. Masa Kerja
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi
  4. Latihan Jabatan
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
  5. Pendidikan
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

Dasar Hukum :

  1. UU RI No. 43 Tahun 1999;
  2. PP No. 15 Tahun 1979;
  3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 Tahun 1980.

 

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2013

Sebagaimana Tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk mengatur tentang pelaksanaan mengenai hari-hari libur Nasional dan hari Cuti Bersama pada Tahun 2013. Pada tanggal 19 Juli 2012 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 5 Tahun 2012, Nomor SKB.06/MEN/VII/2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang libur Nasional dan hari Cuti Bersama pada Tahun 2013 maka sepanjang tahun 2013 terdapat 13 hari libur nasional dan 5 hari untuk cuti bersama. Adapun tanggal yang menjadi hari libur nasional adalah sebagai berikut :

  1. Selasa, 1 Januari: Tahun Baru 2013
  2. Kamis, 24 Januari: Maulid Nabi Muhammad SAW
  3. Minggu, 10 Februari: Tahun Baru Imlek 2564
  4. Selasa, 12 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935
  5. Jumat, 29 Maret: Wafat Isa Almasih
  6. Kamis, 9 Mei: Kenaikan Isa Almasih
  7. Sabtu, 25 Mei: Hari Raya Waisak 2557
  8. Kamis, 6 Juni: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
  9. Kamis dan Jumat, 8-9 Agustus: Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah
  10. Sabtu, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI
  11. Selasa, 15 Oktober: Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah
  12. Selasa, 5 November: Tahun Baru 1435 Hijriyah
  13. Rabu, 25 Desember: Hari Raya Natal.

Dan untuk hari Cuti Bersama sesuai SKB tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Senin, Selasa dan Rabu, 5,6 dan 7 Agustus: Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah
  2. Senin, 14 Oktober: Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah
  3. Kamis, 26 Desember: Hari Raya Natal.

Untuk SKB  Menteri bisa di download disini

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Proses usul Mutasi Kepegawaian Dilingkungan Kemendikbud

Berdasarkan informasi yang diterima dari Surat Pembantu Rektor II bidang Administrasi dan Umum  Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 19 Juli 2012 tentang proses usul mutasi kepegawaian merujuk pada informasi Biro Kepegawaian kemendikbud RI bahwa Permendiknas No 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas dicabut dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2012.

Dimana dalam peraturan tersebut perlu kita harus kita ketahui bahwa semua proses mutasi kepegawaian (Usul Kenaikan Pangkat golongan III/d Kebawah dan untuk Proses usul pensiun Golongan IV/b Ke bawah) yang selama ini diproses di Kantor Regional (Kanreg) Wilayah VIII BKN Banjarmasin yang berada di Banjarbaru, maka untuk selanjutnya harus diusulkan ke Pusat melalui Biro Kepegawaian Kemendikbud RI .

Adapun Peraturan tentang itu yakni Permendikbud No. 13 Tahun 2012 dapat di download disini

Sumber : http://hukor.kemdikbud.go.id

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Syarat Membuat KARIS/KARSU

Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU)

Kartu Istri/Kartu Suami adalah kartu identitas istri/suami pegawai negeri sipil (PNS), dalam arti bahwa pemegangnya adalah istri/suami sah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Kepada setiap istri pegawai negeri sipil diberikan Kartu istri disingkat KARIS dan kepada setiap suami pegawai negeri sipil disingkat KARSU, kartu ini berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami dari pegawai negeri sipil dan apabila pegawai negeri sipil berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun maka Karis/Karsu dengan sendirinya tidak berlaku lagi . Dan Apabila Istri/Suami Bercerai maka Karis/Karsu Tidak Berlaku Lagi dan jika  Rujuk Kembali Maka Karis/Karsu Berlaku Kembali.

Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepada isteri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS / KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas hak pensiun.

Kegunaan dan Fungsi Karis / Karsu:

  • Pada saat pensiun, Suami/Istri yang namanya tercantum adalah yang berhak mengambil pensiun
  • Fungsi Karis/Karsu:
    • Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS
    • Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun, janda/duda
    • Untuk tertib administrasi kepegawaian

Syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mendapatkan Karis/Karsu Antara lain:

  1. Surat Pengantar /Usul permintaan Karis/Karsu dari instansi Tempat Bekerja
  2. Blangko Laporan perkawinan pertama (LPP)/ Laporan Perkawinan Janda /duda (LPJD) bisa download disini
    1. Mengisi LPP/LPJD, benar dan sah
    2. LPP/LPJD ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
    3. Melampirkan salinan sah akta nikah/akta perkawinan PNS bersangkutan
    4. Bagi PNS yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah/ akta cerai/ akta kematian
  3. Pas photo Istri/Suami ukuran  3 X 4  cm sebanyak 2 lembar.
  4. Mengisi daftar keluarga bagi PNS bisa download disini

Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:

  1. Surat pengantar dari unit yang bersangkutan dimana bekerja dan Surat Laporan Kehilangan yang ditandatangani pimpinan Tempat bekerja bisa didownload disini
  2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)
  3. Mengisi Blangko Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda (LPJD)
  4. Foto Copy surat nikah yang di legalisir
  5. Pas photo Suami/Istri terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar
Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yakni setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum untuk KGB adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005

Kenaikan Gaji Berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;

Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi syarat-syarat antara lain :

  1. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala
  2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup”(61-75).
Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Pembuatan Kartu Askes

ASKES ADALAH ASURANSI KESEHATAN BAGI PNS, PENERIMA PENSIUN, VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA DAN BERLAKU SECARA NASIONAL.

SEORANG PESERTA ASKES HARUS MEMILIKI KARTU ASKES SEBAGAI IDENTITAS DIRI  ATAU BUKTI SAH SEBAGAI PESERTA UNTUK DITUNJUKKAN SETIAP KALI BEROBAT DI FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK OLEH PT.ASKES DAN DIMANA MASING-MASING PESERTA DAN KELUARGA HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KARTU ASKES.

KARTU ASKES BISA DIBUAT DI PT. ASKES KANTOR CABANG/PT. ASKES KABUPATEN/KOTA SETEMPAT SESUAI DENGAN DOMISILI PESERTA ASKES TERSEBUT BERADA.

ADAPUN SYARAT UNTUK PEMBUATAN KARTU ASKES ADALAH :

  1. Blanko Formulir yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dimana kita bekerja (formulir ini bisa diambil di Bagian Kepegawaian atu bisa diminta pada PT. ASKES Cabang / PT. Askes Kab/Kota wilayah domisili setempat dan bisa juga didownload di situs www.ptaskes.com) atau bisi di download disini
  2.  Fotocopy SK CPNS *)
  3.  Fotocopy Surat Nikah
  4.  Fotocopy Akte Kelahiran Anak (untuk askes anak)
  5.  Fotocopy daftar gaji *)
  6.  Fotocopy SK Konversi NIP *)
  7.  Fotocopy KTP
  8.  Foto berwarna (2×3 cm) sebanyak 2 lembar

*) dilegalisir  KTU / Kepala Bagian

ADAPUN KEGUNAAN DARI KARTU ASKES TERSEBUT ANTARA LAIN:

  1. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA;
  2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN;
  3. RAWAT INAP;
  4. PERSALINAN;
  5. PELAYANAN OBAT.
Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar